Slovak Republic dan The Republic of Estonia, dua negara kecil dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda, membuat kebijakan yang kontroversial terkait kebebasan beragama dan pengakuan terhadap umat Islam.
Pertama, Slovak Republic, sebuah negara merdeka yang berada di Eropa Tengah, telah mengeluarkan undang-undang yang secara eksplisit melarang pembangunan masjid di wilayahnya.
Dikutip dari Reuters, keputusan ini didukung oleh Partai Nasional Slovak (SNS) dan Ketua SNS, Andrej Danko, yang menyatakan komitmennya untuk mencegah pembangunan masjid di masa depan.
Meskipun mayoritas penduduk Slovakia adalah Kristen Katolik, hampir tidak ada penganut Islam di negara ini.
Jumlah muslim di Slovakia kurang dari 2000 orang, dan Islam bahkan dicoret dari daftar agama resmi.
Kebijakan ini menarik perhatian karena berlaku untuk sebuah negara anggota Uni Eropa, di mana kebebasan beragama dan toleransi dianggap sebagai nilai inti.
Namun, Slovakia telah mendapatkan pengecualian khusus untuk mengimpor minyak dari Rusia, dan hal ini menurut sebagian pihak dapat mempengaruhi kebijakan dalam konteks hubungan bilateral dan geopolitik.
Selanjutnya, The Republic of Estonia, negara kecil di Eropa Utara yang dikenal karena teknologi digital dan kualitas hidup yang baik, juga memiliki kebijakan yang kontroversial terkait Islam.
Meskipun dulunya pernah mengakui kebebasan beragama dan bahkan mengakui masyarakat Muslim dalam konstitusi tahun 1928, pendudukan oleh Uni Sovyet mengubah segalanya, termasuk penindasan kebebasan beragama, termasuk Islam.
Saat ini, penduduk muslim di Estonia diperkirakan hanya sekitar 10.000 orang, dengan tidak adanya masjid yang berfungsi di negara ini.
Rencana pembangunan masjid di tahun 2003 juga mengalami penolakan dan kontroversi dari beberapa pihak, termasuk anggota parlemen Estonia.
Hal ini menggambarkan kompleksitas isu-isu yang terkait dengan keberadaan masjid di negara ini dan bagaimana masyarakat melihatnya sebagai potensi risiko untuk meningkatkan sentimen antitoleransi dan kekerasan agama.
Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan perbedaan dalam perspektif dan nilai-nilai sosial di berbagai negara Eropa.
Dalam situasi geopolitik dan keamanan yang terus berkembang, keputusan-keputusan ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan memicu perdebatan lebih lanjut tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
